Tiakur, Pelopor Wiratama
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 27 November 2024, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengadakan rapat koordinasi bersama Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Penanganan Konflik Sosial. Rapat yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati ini diadakan pada Kamis, (14/11/2024).
Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mengantisipasi potensi konflik sosial di Kabupaten Maluku Barat Daya menjelang pelaksanaan Pilkada. Fokus utama pertemuan ini adalah menyusun langkah-langkah strategis guna mencegah serta menangani konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Arahan Pjs. Bupati Maluku Barat Daya, Melkias M. Lohy menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi potensi konflik. Ia mengimbau seluruh pihak untuk bekerja secara proaktif dalam mendeteksi dini segala bentuk ancaman yang bisa memicu instabilitas di tengah masyarakat.
Kapolres MBD, AKBP Pulung Wietono menyoroti pentingnya kesiapan aparat kepolisian dalam merespons situasi yang dapat berkembang menjadi konflik sosial. Dia mendorong masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan indikasi permasalahan yang bisa mengganggu keamanan.
Dandim 1511/Pulau Moa, Galih Perkasa menyatakan komitmen TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Ia juga menegaskan kesiapan jajaran TNI untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Kasipidum, Reinaldo Sampe menekankan peran penting hukum dalam menjaga keteraturan sosial. Ia mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang bisa memicu ketidakstabilan di masyarakat.
Ditempat yang sama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Arestoules J. Ezauw, menyampaikan kesiapan dan dukungan instansinya dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dalam keterangannya, Ezauw mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah deteksi dan pencegahan dini untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mungkin timbul, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.
“Kami melakukan upaya deteksi dini terhadap potensi ancaman, gangguan, dan hambatan agar pelaksanaan Pilkada serentak bisa berjalan lancar,” ujar Ezauw. Ia menambahkan, Kesbangpol juga akan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangkaian persiapan, mulai dari tahap awal hingga distribusi logistik Pilkada di tingkat kecamatan. Selain itu, Kesbangpol turut memantau situasi politik di daerah melalui desk Pilkada yang telah disiapkan.
Saat ditanya terkait konflik sosial yang terjadi di Desa Koar, Kecamatan Kepulauan Roma
Ezauw menjelaskan bahwa laporan mengenai insiden tersebut sudah disampaikan ke pihak berwenang. Namun, dalam upaya deteksi dan pencegahan dini, Kesbangpol telah melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pendekatan adat dan kekeluargaan.
“Kami mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan penyelesaian secara adat, berharap dapat mencegah eskalasi konflik dan menciptakan suasana yang kondusif,” tambahnya. (PW. 19)
